Pasar keuangan global menghadapi tekanan berat akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian.
Konflik ini berpotensi mengguncang perekonomian Indonesia melalui gangguan jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz, salah satu rute energi paling strategis di dunia.
Analis Reku, Fahmi Almuttaqin, menyatakan dampak konflik telah terasa signifikan pada perekonomian global, terutama karena 90 persen lalu lintas kapal tanker minyak dari Selat Hormuz menghilang sejak 28 Februari 2026.
International Energy Agency (IEA) merespons dengan melepas 400 juta barel cadangan minyak darurat pada 11 Maret 2026, namun pasokan tersebut diperkirakan hanya cukup hingga sekitar 19 April 2026.
Situasi ini memicu kekhawatiran akan fenomena “oil cliff”, yaitu kondisi ketika cadangan minyak darurat habis di tengah pasokan yang masih terganggu.
Harga minyak Brent kini bertahan di atas US$100 per barel, jauh melampaui asumsi harga dalam APBN Indonesia yang hanya sebesar US$70.
Tekanan harga energi mulai merembet ke sektor riil, dengan industri otomotif, tekstil, farmasi, elektronik, serta makanan dan minuman mengalami kenaikan biaya bahan baku akibat gangguan rantai pasok global.
Presiden Prabowo memilih menyerap selisih harga melalui anggaran subsidi untuk meredam dampak langsung terhadap masyarakat.
Namun, menurut Fahmi, langkah ini tidak dapat dipertahankan jika konflik terus berlarut-larut dan tekanan fiskal semakin besar.
Amerika Serikat, melalui Presiden Donald Trump, memberikan ultimatum kepada Iran untuk membuka kembali jalur pelayaran hingga Selasa pukul 20.00 waktu setempat.
Trump mengancam akan menyerang infrastruktur sipil strategis Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan, jika Teheran tidak mematuhi tuntutan tersebut.
Iran menolak gencatan senjata yang diajukan AS dan justru menuntut pencabutan sanksi serta penghentian seluruh operasi militer di Timur Tengah.
Upaya diplomatik terakhir difasilitasi oleh Pakistan, Mesir, dan Turki dalam bentuk proposal gencatan senjata 45 hari, meski peluang keberhasilannya dinilai semakin kecil.
Fahmi memperingatkan dua skenario besar yang bisa terjadi tergantung keputusan AS dan Iran.
Jika konflik meningkat, harga minyak bisa melonjak ke kisaran US$120–US$150, disertai pelemahan luas pada pasar saham, mata uang, dan aset berisiko.
Sebaliknya, de-eskalasi konflik berpotensi memicu relief rally di pasar global, termasuk penguatan saham dan kripto serta penurunan harga minyak.
Fahmi menyebut situasi saat ini sebagai disrupsi energi terbesar sejak krisis minyak 1973, dengan implikasi serius bagi stabilitas ekonomi domestik Indonesia.
Rupiah tertekan, inflasi meningkat, dan anggaran negara menghadapi tekanan fiskal besar akibat kenaikan subsidi energi.
Ia menegaskan bahwa menyimpan seluruh aset dalam rupiah merupakan risiko tersembunyi yang signifikan di tengah volatilitas global.
Diversifikasi aset menjadi langkah rasional bagi masyarakat dan investor untuk melindungi nilai kekayaan mereka.
