Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi penerimaan pajak nasional mencapai Rp 394,8 triliun hingga akhir Maret 2026.
Capaian tersebut dicatatkan pada Senin, 6 April 2026, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.
Pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 20,7 persen secara tahunan (year-on-year) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada dua bulan pertama 2026, kinerja penerimaan bahkan sempat tumbuh hingga 30,4 persen, menunjukkan momentum positif sejak awal tahun.
Purbaya menyebut pertumbuhan ini mencerminkan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai penyangga ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas capaian tersebut dan menilai kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat.
Kredibilitas pegawai Direktorat Jenderal Pajak juga dinilai membaik, dengan minimnya potensi penyelewengan karena perbaikan sistem pengawasan internal.
Purbaya mengutip pernyataan Presiden bahwa kini pegawai pajak takut untuk menyeleweng dan masyarakat lebih disiplin dalam membayar pajak.
Kinerja positif ini menjadi indikator pemulihan aktivitas ekonomi nasional yang terus berlanjut di awal 2026.
Efisiensi kerja instansi perpajakan dinilai lebih optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan penerimaan negara untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
Risiko fiskal dipastikan tetap terkendali meskipun tantangan ekonomi internasional masih ada.
Anggaran pendapatan negara diharapkan berfungsi sebagai instrumen peredam guncangan stabilitas domestik.
Transparansi dalam pengelolaan dana pajak menjadi prioritas utama Kementerian Keuangan untuk menjaga kepercayaan publik.
Optimalisasi teknologi digital dalam sistem perpajakan turut mendorong kemudahan akses bagi wajib pajak.
Dengan dukungan sistem digital, pemerintah optimistis target penerimaan tahunan dapat tercapai sesuai proyeksi APBN 2026.
