Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 815 triliun pada periode Januari-Maret 2026.
Jumlah tersebut setara dengan 21,2 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 3.842,7 triliun.
Angka ini tumbuh 31,4 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada 2025, menunjukkan percepatan eksekusi anggaran oleh pemerintah pusat.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 610,3 triliun atau 19,4 persen dari total APBN, yang digunakan untuk mendukung program prioritas nasional, belanja Kementerian/Lembaga (K/L), perlindungan sosial, serta program langsung ke masyarakat.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp 204,8 triliun atau 29,5 persen dari target, meski mengalami kontraksi 1,1 persen secara tahunan.
Pendapatan negara pada kuartal pertama 2026 tercatat sebesar Rp 574,9 triliun atau 18,2 persen dari target APBN, tumbuh 10,5 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sektor perpajakan menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp 462,7 triliun, naik 14,3 persen secara tahunan, didukung oleh penerimaan pajak sebesar Rp 394,8 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp 67,9 triliun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa akselerasi belanja dan kinerja pendapatan menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat dan APBN berperan efektif dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
