Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bauran energi baru terbarukan (EBT) Indonesia mencapai 17,3 persen pada semester I 2026. Angka tersebut turun dibandingkan capaian pada kuartal I 2026 yang berada di level 18,3 persen.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan perubahan tersebut terjadi seiring pembaruan data bauran energi nasional.
“Kalau update terakhir, bauran EBT kita pada semester I 2026 berada di angka 17,3%. Memang sebelumnya pada kuartal I sempat mencapai 18,3%,” ujar Eniya dalam EBTKE Connect 2026 di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Captive Power Fosil Pengaruhi Bauran EBT
Eniya menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi perubahan bauran EBT adalah perkembangan pembangkit listrik untuk kebutuhan sendiri atau captive power yang masih menggunakan energi fosil.
Pembangkit tersebut antara lain menggunakan batu bara dan gas. Perkembangannya turut memengaruhi komposisi bauran energi nasional yang dihitung secara berkala.
“Ya pasti ada captive power yang dibangun, perencanaannya untuk PLTU kalau nggak salah. Jadi ada gasnya juga, iya gas juga iya. Kan itu sesuai dengan RUPTL, RUPTL. Makanya sekarang kalau bauran EBT per triwulan gitu,” jelasnya.
Meski mengalami koreksi pada semester I 2026, pemerintah tetap menargetkan peningkatan porsi EBT dalam bauran energi nasional hingga 30 persen pada 2034.
Salah satu instrumen utama untuk mencapai target tersebut adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Dalam RUPTL tersebut, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 70 GW hingga 2034. Dari total tambahan tersebut, sekitar 42,6 GW atau 62 persen berasal dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan.
Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung berupa sekitar 47.758 kilometer sirkuit jaringan transmisi dan gardu induk dengan kapasitas mencapai 107.950 MVA.
Menurut Eniya, pencapaian target tersebut membutuhkan eksekusi yang kuat, termasuk dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di sektor EBTKE.
“Untuk mewujudkan kegiatan EBTKE ini kita memerlukan eksekusi. Eksekusi ini tergantung kepada ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di EBTKE,” tambahnya.
PLTS 100 GWp Jadi Andalan Energi Bersih
Di tengah upaya meningkatkan bauran energi bersih, pemerintah juga menempatkan tenaga surya sebagai salah satu sektor utama dalam pengembangan EBT.
Pemerintah memetakan potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 GWp yang diproyeksikan menjadi salah satu penggerak peningkatan kapasitas energi bersih nasional.
Pengembangan PLTS tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun atau setara US$71,3 miliar.
Selain meningkatkan pasokan listrik bersih, program tersebut diproyeksikan memberikan sejumlah dampak ekonomi. Di antaranya penghematan energi sekitar Rp73,9 triliun per tahun, penciptaan lapangan kerja sekitar 5,5 juta orang, serta pengurangan emisi sekitar 140 juta ton CO2.
Dengan demikian, pengembangan EBT tidak hanya diarahkan untuk mencapai target transisi energi dan pengurangan emisi, tetapi juga dipandang sebagai peluang industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja.
Rantai Pasok Jadi Tantangan
Meski memiliki potensi energi bersih yang besar, pemerintah menilai pengembangan EBT masih menghadapi tantangan dalam membangun ekosistem industri yang terintegrasi.
Ketersediaan bahan baku, manufaktur, teknologi, pembiayaan, hingga sumber daya manusia perlu dikembangkan secara bersamaan agar industri energi bersih dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Eniya menegaskan, rantai pasok energi bersih harus terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir.
“Jadi kita harus melihat nilai rantai pasok yang ini harus terintegrasi. Kalau ini tidak terintegrasi dari sumber bahan baku kemudian ada pabrik manufaktur dan juga itu ada teknologi dan juga ada sumber daya manusia yang kita integrasikan tentu ini rantai pasok ini akan menjadi terputus,” ujarnya.
Indonesia sendiri memiliki sejumlah sumber daya mineral yang dibutuhkan dalam pengembangan industri energi bersih, seperti nikel, bauksit, silika, dan tembaga.
Pemerintah mendorong agar sumber daya tersebut tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, tetapi diolah dan dikembangkan menjadi bagian dari rantai industri nasional.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus mendukung percepatan transisi energi bersih di Indonesia.
