Dunia saat ini menghadapi tantangan krisis energi global yang berisiko menekan pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi, termasuk di Indonesia.
Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari, menyatakan bahwa krisis energi saat ini berbeda dari sebelumnya karena dipicu oleh kombinasi lonjakan harga dan ancaman terhadap ketersediaan pasokan energi.
Ia menjelaskan bahwa situasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai multi-channel shock, yakni guncangan yang tidak hanya terkait harga, tetapi juga volume pasokan energi seperti minyak, gas, dan kebutuhan industri.
Pranjul menyampaikan hal tersebut dalam acara HSBC Indonesia Economy & Investment Outlook Q2-2026 yang digelar pada Kamis, 23 April 2026.
Menurutnya, gangguan potensial pada jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz semakin memperparah kompleksitas krisis energi global.
Meski demikian, ia menilai inflasi di Indonesia masih relatif terjaga dalam skenario dasar, dengan perkiraan harga minyak mentah berada di kisaran US$80 per barel sepanjang 2026.
Angka tersebut dinilai masih dapat ditoleransi oleh perekonomian domestik tanpa mendorong inflasi melampaui batas aman Bank Indonesia.
Pranjul memperkirakan inflasi tahunan tetap berada di bawah 3,5 persen, bahkan mendekati target BI sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, asalkan tekanan harga energi tidak berkepanjangan.
Salah satu faktor penahan inflasi, kata dia, adalah kebijakan subsidi energi yang diterapkan pemerintah untuk mencegah kenaikan harga yang berdampak langsung ke masyarakat.
Pernyataan ini selaras dengan data inflasi Maret 2026 yang terkendali di level 3,48 persen, sesuai dengan proyeksi lembaga keuangan dan otoritas moneter.
