Dunia saat ini menghadapi tantangan krisis energi global yang berisiko menekan pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi, termasuk di Indonesia.
Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari, mengatakan krisis energi saat ini berbeda dari sebelumnya karena dipicu oleh berbagai tantangan sekaligus, mulai dari lonjakan harga hingga ancaman terhadap ketersediaan pasokan energi.
Situasi tersebut semakin kompleks dengan potensi gangguan pada jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz.
Menurut Pranjul, krisis kali ini merupakan multi-channel shock karena tidak hanya menyangkut harga energi, tetapi juga kuantitas pasokan, termasuk ketersediaan minyak, gas, dan pasokan untuk industri.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara HSBC Indonesia Economy & Investment Outlook Q2-2026, Kamis (23/4/2026).
Kondisi yang menyentuh sisi harga dan volume pasokan berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian Indonesia.
Meski demikian, Pranjul menilai inflasi di Indonesia masih relatif terjaga dalam skenario dasar.
Ia memperkirakan harga minyak akan berada di kisaran 80 dolar AS per barel sepanjang 2026, yang dinilai masih dapat ditoleransi oleh perekonomian domestik.
Jika harga minyak stabil di sekitar level tersebut dan kondisi kembali normal dalam satu bulan, inflasi diperkirakan tetap berada di bawah 3,5 persen.
Angka tersebut masih dalam rentang toleransi Bank Indonesia.
Bahkan, inflasi diperkirakan tetap berada dalam target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, selama tekanan harga energi tidak berkepanjangan.
Salah satu faktor yang menjaga inflasi tetap rendah adalah keberadaan subsidi energi yang mencegah kenaikan harga secara luas di dalam negeri.
Hal itu disampaikan Pranjul sebagai penjelasan utama mengapa tekanan eksternal belum berdampak signifikan terhadap stabilitas harga di Indonesia.
