Indonesia memilih mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak global untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Kebijakan ini dinilai penting guna mendukung target pertumbuhan ekonomi jangka menengah sebesar 8 persen yang ditetapkan pemerintah.
Langkah tersebut tidak hanya bertujuan meredam inflasi jangka pendek, tetapi juga menjaga konsumsi rumah tangga dan aktivitas usaha agar tetap berjalan lancar.
Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) menilai bahwa ruang fiskal Indonesia masih terjaga meskipun terdapat tambahan beban dari subsidi energi.
Senior Portfolio Manager-Equity MAMI, Rizki Ardhi, menyatakan bahwa kebijakan stabilisasi harga BBM membantu menjaga konsumsi dan menahan laju inflasi.
Menurutnya, kedua faktor tersebut krusial agar pertumbuhan ekonomi jangka menengah tetap berada pada lintasan yang realistis.
Rizki mengakui bahwa kebijakan ini berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi yang diperkirakan mencapai Rp103 triliun atau 0,4 persen dari PDB pada 2026.
Angka ini muncul seiring asumsi harga minyak rata-rata tahun ini berada di kisaran 85 dolar AS per barel.
Meski begitu, tambahan beban tersebut dinilai masih dapat dikelola melalui efisiensi dan realokasi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp259 triliun.
Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah dinilai tetap cukup aman untuk mendukung agenda pembangunan jangka menengah.
Rizki menambahkan bahwa lonjakan harga minyak secara historis cenderung memberikan dampak sementara terhadap pasar keuangan.
Selama gejolak harga tidak berkembang menjadi krisis makroekonomi yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi domestik diyakini masih dapat bertahan.
Dampak konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia, lanjutnya, sangat tergantung pada seberapa cepat normalisasi harga dan pasokan minyak dapat tercapai.
Kestabilan pasokan energi menjadi krusial karena gangguan berkepanjangan dapat memicu tekanan pada inflasi, biaya transportasi, dan produksi.
Risiko juga meningkat jika konflik mengganggu jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz, yang dapat menyebabkan kenaikan harga minyak lebih tajam dan mempersempit ruang kebijakan fiskal.
Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang stabil dari OECD memberikan penyangga bagi Indonesia.
Selama ekonomi dunia tidak memasuki resesi dan inflasi inti tetap terkendali, target kenaikan kelas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih memiliki dasar yang kuat.
Dengan demikian, kebijakan menahan harga BBM dapat dipahami sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk menjaga fondasi pertumbuhan 8 persen.
Kebijakan ini bukan solusi tunggal, tetapi bagian dari kompromi antara menjaga stabilitas harga dan memastikan fiskal tetap fleksibel.
Kompromi kebijakan ini dianggap penting agar target pertumbuhan jangka menengah tidak hanya ambisius, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata.
