Pemerintah mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global.
Dorongan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat investasi serta memperkuat struktur ekonomi Indonesia.
Airlangga menyatakan setiap kementerian dan lembaga harus aktif mendukung KEK melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan perizinan berusaha.
Ia menargetkan KEK yang ada dapat beroperasi secara optimal dalam tiga hingga empat tahun ke depan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada triwulan I 2026, realisasi investasi nasional mencapai Rp498,79 triliun, tumbuh 7,22 persen secara tahunan, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 706.569 orang atau naik 18,93 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sektor hilirisasi menjadi kontributor utama dengan porsi 30 persen dari total investasi, menunjukkan fokus pemerintah pada peningkatan nilai tambah dalam negeri.
Pemerintah juga mulai menggarap peluang di sektor digital, termasuk pembangunan pusat data di KEK Batam dan Bitung sebagai bagian dari strategi menghadapi era kecerdasan artifisial dan komputasi modern.
Airlangga menekankan pentingnya penyesuaian fasilitas KEK agar selaras dengan kebutuhan investasi masa depan serta pemantauan intensif terhadap pengelolaan proyek-proyeknya.
Pemerintah menjalin kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri di KEK.
Langkah ini diharapkan menjembatani kesenjangan antara tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia di kawasan industri.
Pemerintah optimistis kombinasi strategi investasi, infrastruktur, dan penguatan SDM akan menjadikan KEK sebagai pilar utama ekonomi nasional ke depan.
Keberhasilan kebijakan ini akan menjadi penentu daya tarik Indonesia terhadap investasi global dan percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.
