Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SAL) sebesar Rp 420 triliun.
Cadangan dana ini disiapkan sebagai bantalan ekonomi untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi membebani APBN.
Hal tersebut disampaikan oleh Purbaya di Kompleks Parlemen pada Senin, 6 April 2026, sebagai bagian dari evaluasi fiskal menjelang paruh pertama tahun 2026.
Dari total SAL tersebut, sebesar Rp 120 triliun saat ini ditempatkan di Bank Indonesia, sementara sisanya sebesar Rp 300 triliun dialokasikan ke bank Himbara dan bank daerah.
Penempatan dana di perbankan lokal bertujuan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil serta memperkuat stabilitas keuangan daerah.
Pemerintah baru saja menambah alokasi dana sebesar Rp 100 triliun ke perbankan sesaat sebelum periode Lebaran 2026 untuk menjaga likuiditas dan daya beli masyarakat.
Purbaya menyatakan bahwa cadangan tersebut dinilai cukup untuk menghadapi skenario harga minyak hingga 150 dolar AS per barel.
Defisit anggaran diproyeksikan tetap terkendali di bawah ambang batas 3 persen dari PDB hingga akhir 2026, dengan asumsi harga minyak rata-rata 100 dolar AS per barel.
Pada level tersebut, defisit APBN diperkirakan mencapai 2,92 persen dari PDB.
Pemerintah juga berencana mengucurkan tambahan dana sebesar Rp 100 triliun untuk subsidi energi demi menstabilkan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kg.
Kebijakan penghematan akan difokuskan pada pos-pos anggaran yang tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Anggaran strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dipastikan tidak akan dikurangi.
Purbaya menegaskan bahwa seluruh langkah telah melalui simulasi komprehensif terkait kompensasi, efisiensi, dan manajemen kas negara.
Ia menambahkan bahwa penerimaan pajak baru dari reformasi perpajakan dan ekspansi basis wajib pajak turut memperkuat proyeksi ketahanan fiskal jangka menengah.
Ketahanan fiskal nasional dinilai cukup tangguh meskipun terjadi eskalasi ketegangan geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Pemerintah menjamin ketersediaan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas ekonomi global.
