Bank Indonesia menyoroti tantangan ekonomi yang harus segera direspons oleh pemerintah dan pelaku industri nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi pada tahun 2026.
Tekanan eksternal berasal tidak hanya dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, tetapi juga memburuknya dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Kick Off PINISI di Kantor Pusat BI, Jakarta, pada Senin (27/4/2026).
Perry menyebut terdapat tiga fokus utama yang perlu diperkuat, yaitu membangkitkan kepercayaan pelaku usaha dan memastikan aliran pembiayaan ke proyek-proyek prioritas nasional.
Fokus kedua adalah memperkuat mesin pertumbuhan domestik melalui konsumsi yang terjaga dan peningkatan investasi untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Ketiga, memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif hingga ke level dunia usaha, sektor perbankan, dan masyarakat luas.
Perry menekankan pentingnya penguatan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga terkait guna mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada 2026.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan moneter ditujukan untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan eksternal, sementara kebijakan makroprudensial bertujuan menyediakan pembiayaan intermediasi bagi perekonomian.
Selain itu, kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada percepatan ekonomi dan keuangan digital sebagai motor pertumbuhan ke depan.
Perry juga menyoroti pentingnya kebijakan hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
