Taiwan menanggapi sanksi yang dijatuhkan China terhadap tujuh perusahaan Eropa karena keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taipei.
Langkah tersebut dipandang sebagai upaya Beijing untuk menekan negara-negara yang mendukung kapasitas pertahanan Taiwan.
Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, menyatakan bahwa sanksi itu tidak akan mengganggu kemampuan Taiwan dalam memperoleh persenjataan dari berbagai jalur.
Ia menekankan bahwa tindakan semacam ini bukan kali pertama dilakukan oleh China dan telah menjadi bagian dari pola tekanan politik dan ekonomi jangka panjang.
Koo menyampaikan bahwa diversifikasi sumber pengadaan senjata tetap menjadi prioritas untuk menjaga kesiapan pertahanan dan mengurangi ketergantungan pada satu mitra utama.
Sebagian besar persenjataan Taiwan selama ini berasal dari Amerika Serikat, meskipun dukungan dari negara-negara Eropa mulai meningkat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.
Empat dari tujuh perusahaan yang terkena sanksi berasal dari Republik Ceko, menunjukkan perluasan keterlibatan Eropa dalam kerja sama pertahanan dengan Taiwan.
Kementerian Perdagangan China melarang ekspor barang dual-use ke perusahaan-perusahaan tersebut, langkah yang tergolong langka karena menyasar aktor non-AS dalam isu Taiwan.
Terkait potensi kerja sama pertahanan dengan Jepang, Koo menyatakan bahwa pembelian senjata saat ini belum memungkinkan karena belum adanya perjanjian transfer teknologi pertahanan antara kedua pihak.
Ia membuka kemungkinan kerja sama di masa depan, namun menegaskan bahwa belum ada kesepakatan konkret hingga saat ini.
Pelonggaran aturan ekspor senjata oleh Tokyo dalam beberapa tahun terakhir memicu kekhawatiran di Beijing, terutama setelah pernyataan kontroversial dari Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dianggap mendukung posisi Taiwan.
China secara konsisten menentang segala bentuk penjualan senjata ke Taiwan, yang dianggapnya sebagai bagian dari wilayahnya, dan telah menerapkan sanksi serupa terhadap perusahaan AS sebelumnya.
Taiwan bersikeras bahwa modernisasi pertahanan merupakan hak sah untuk menjaga stabilitas keamanan di Selat Taiwan.
