Presiden Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan 11 tuntutan buruh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.
Acara tersebut berlangsung pada Kamis, 1 Mei 2026, di Jakarta, di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat pemerintah.
Said Iqbal menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan sebagai tuntutan utama.
Ia menyebut bahwa waktu yang tersisa dalam masa pemerintahan saat ini tinggal sekitar dua tahun, dengan lima bulan sebagai periode krusial untuk pembahasan.
Kami berharap RUU Ketenagakerjaan bisa disahkan sebelum akhir masa pemerintahan agar memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja, ujar Said.
Ia mengkritik proses pembahasan regulasi ketenagakerjaan yang kerap dipengaruhi tarik-menarik kepentingan kelompok tertentu.
Said juga menyoroti isu outsourcing dan upah murah, yang disebutnya sebagai bagian dari tuntutan HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah).
Meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait outsourcing, kata dia, aturan tersebut masih jauh dari harapan buruh.
Ia meminta pemerintah membuka ruang dialog lebih lanjut untuk memastikan pekerja alih daya mendapat perlindungan yang adil dan tidak diperlakukan sewenang-wenang.
Selain itu, Said memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat ketegangan geopolitik dan situasi ekonomi global yang memburuk.
Dalam kesempatan itu, ia mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang telah sempat digagas sebelumnya.
Perang telah mengancam PHK, Bapak di depan mata, oleh karena itu Satgas PHK yang Bapak dengungkan mudah-mudahan bisa segera dideklarasikan, tegasnya.
Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk aspirasi buruh dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja di tengah tantangan ekonomi dan regulasi yang masih belum berpihak sepenuhnya.
