Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa kemajuan teknologi, terutama kecerdasan artifisial (AI), dapat memperbesar kerentanan perempuan dan anak jika tidak diimbangi dengan nilai kemanusiaan.
Ia menekankan perlunya pemanfaatan AI yang mengedepankan empati, hati nurani, dan perlindungan kuat bagi kelompok rentan di ruang digital.
Veronica Tan menyampaikan bahwa tantangan kini bukan lagi soal akses teknologi, melainkan bagaimana menggunakan teknologi secara bijak tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan.
“Dulu tantangannya adalah akses. Sekarang akses terbuka. Tantangannya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi secara bijak tanpa kehilangan empati,” ujar Wamen PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Kamis (30/4/2026).
Ia menyebut semangat Kartini tetap relevan untuk mendorong akses pendidikan dan keberanian bermimpi, namun di era digital, nilai tersebut harus diperkuat dengan tanggung jawab, mengingat AI tidak memiliki empati.
Pemerintah terus memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui sejumlah kebijakan, termasuk SAPA 129 sebagai kanal pengaduan kasus, PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), serta pengesahan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada 21 April 2026.
“Kami ingin memastikan perempuan dan anak tidak hanya terlindungi, tetapi juga berdaya,” kata Veronica Tan, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
Kemen PPPA juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program berbasis komunitas, seperti pengembangan kebun pangan lokal untuk memperkuat ketahanan keluarga.
President Director Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir, menyatakan bahwa perkembangan AI sangat cepat dan menuntut kesiapan semua pihak.
Ia menambahkan Microsoft memiliki visi pemberdayaan melalui teknologi, termasuk mendorong inklusivitas perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
Saat ini, sekitar 50 persen jajaran pimpinan senior Microsoft Indonesia diisi oleh perempuan.
“Perempuan perlu terus belajar, beradaptasi, dan berani mengambil peran agar tidak tertinggal di era AI,” ujar Dharma Simorangkir.
Pemerintah melalui Kemen PPPA mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, serta memastikan pemanfaatan teknologi berjalan secara aman, inklusif, dan berkeadilan.
