China diam-diam memperkuat posisinya dalam sektor strategis menyusul gencatan dagang dengan Amerika Serikat yang akan berakhir pada November 2026.
Kebijakan ini mencakup penguatan kontrol atas ekspor teknologi kunci, material tanah jarang, dan rantai pasok industri vital seperti semikonduktor dan energi terbarukan.
Langkah tersebut diambil meskipun Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu untuk meredakan ketegangan perdagangan antarkedua negara.
Sejak kesepakatan de-eskalasi ditandatangani di Busan, Korea Selatan, Beijing meluncurkan sejumlah kebijakan termasuk pembatasan ekspor panel surya canggih, baterai lithium-ion, dan grafit.
China saat ini memproduksi lebih dari 80 persen komponen panel surya global, sehingga pembatasan ini berdampak langsung pada produksi energi bersih dunia.
Dewan Negara China juga mengeluarkan aturan yang memungkinkan tindakan balasan terhadap kebijakan ekstrateritorial negara lain, termasuk sanksi sekunder dan pembatasan ekspor unilateral.
Otoritas China memberi kewenangan kepada lembaga domestik untuk menyelidiki perusahaan atau negara asing yang dianggap mengganggu rantai pasok industri dalam negeri.
Pembatasan ekspor diperluas ke barang dual-use, termasuk material tanah jarang yang dikirim ke perusahaan militer Jepang, serta elemen tanah jarang berat seperti holmium, erbium, dan ytterbium.
Kebijakan baru mewajibkan produsen chip di China menggunakan minimal 50 persen peralatan buatan dalam negeri untuk ekspansi kapasitas produksi.
Proyek pusat data yang didanai pemerintah juga wajib menggunakan chip buatan lokal sebagai bagian dari upaya mandiri teknologi digital.
Perusahaan domestik diminta menghentikan penggunaan perangkat lunak keamanan siber dari Amerika Serikat dan Israel dengan alasan keamanan nasional.
Regulasi pemurnian tanah jarang diperketat, termasuk kewajiban kepatuhan bagi produsen luar negeri yang menggunakan material dari China.
Langkah-langkah ini menunjukkan strategi jangka panjang Beijing untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.
Meski gencatan dagang masih berlaku, langkah China berpotensi meningkatkan ketegangan perdagangan internasional jika konflik kembali memanas pasca-2026.
