Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan aturan teknis terkait pembebasan pajak kendaraan listrik untuk mempercepat adopsi transportasi ramah lingkungan di tanah air. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa regulasi turunan ini sedang dalam tahap finalisasi intensif. Langkah ini diambil dengan melibatkan berbagai masukan dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar implementasinya berjalan seragam. Proses harmonisasi aturan terus dilakukan agar kebijakan ini dapat langsung diterapkan secara efektif di lapangan.
Bima Arya menegaskan bahwa kendaraan listrik diprediksi akan menjadi pilihan utama masyarakat dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu segera melengkapi aturan teknis guna memberikan kepastian hukum bagi para pemilik kendaraan. Koordinasi dengan para kepala daerah menjadi kunci utama dalam penyusunan regulasi pendukung yang komprehensif ini. Kemendagri ingin memastikan bahwa aturan baru tersebut tidak akan memberatkan pihak pemerintah daerah maupun masyarakat luas.
Instruksi ini berawal dari arahan strategis Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, kepada seluruh gubernur di wilayah Indonesia. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ, pemerintah secara resmi mendorong pemberian insentif fiskal yang signifikan. Insentif tersebut mencakup pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Langkah berani ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah dalam menekan emisi karbon nasional.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 mengenai percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai. Selain itu, aturan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang baru saja diterbitkan. Pemberian insentif ini berlaku bagi kendaraan listrik produksi tahun 2026 maupun unit yang diproduksi pada tahun-tahun sebelumnya. Ketentuan ini diharapkan dapat merangsang gairah pasar otomotif nasional untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan.
Tidak hanya terbatas untuk kendaraan baru, insentif ini juga diberikan kepada kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil ke sistem baterai. Hal ini tercantum jelas dalam poin-poin yang ditandatangani oleh Mendagri pada April 2026 lalu untuk mendukung ekosistem hijau. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan semakin tertarik untuk memodifikasi kendaraan lama mereka menjadi kendaraan listrik yang efisien. Pemerintah optimis bahwa ekosistem kendaraan listrik akan tumbuh pesat seiring dengan kemudahan fiskal yang diberikan secara konsisten.
