Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan perlindungan masyarakat di ruang digital sebagai bagian dari strategi nasional untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam pidato pada acara wisuda Telkom University di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (25/4/2026).
Meutya menilai derasnya arus informasi di era digital menciptakan tantangan yang tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga terhadap kualitas tenaga kerja dan daya saing nasional.
Menurutnya, di era post-truth, tantangan utama bukan lagi akses terhadap informasi, melainkan kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat.
Ia mengajak para lulusan perguruan tinggi untuk berperan sebagai agen perubahan dan penjaga literasi digital di daerah masing-masing.
Penyebaran misinformasi disebut sebagai tantangan global yang semakin nyata, terlebih dengan tingginya jumlah pengguna internet dan konsumsi konten digital di Indonesia.
Risiko paparan informasi palsu, penipuan digital, dan konten berbahaya dinilai dapat menekan produktivitas serta memicu kerugian ekonomi.
Pemerintah telah menyiapkan regulasi adaptif, termasuk Peraturan Pemerintah TUNAS, yang membatasi akses platform digital bagi anak di bawah 16 tahun.
Kebijakan ini bertujuan melindungi anak dari kecanduan digital, eksploitasi data, dan konten negatif yang membahayakan perkembangan mental.
Meutya meminta para wisudawan ikut menjadi duta TUNAS untuk membantu pemerintah menciptakan lingkungan digital yang aman bagi generasi muda.
Ia menekankan bahwa tingginya adopsi teknologi di Indonesia harus diimbangi dengan penguatan etika dan literasi digital.
Tanpa tata kelola yang baik, percepatan transformasi digital justru berpotensi menimbulkan disrupsi sosial dan ekonomi.
Meutya juga menyoroti maraknya penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di sektor bisnis dan pendidikan yang harus diiringi prinsip keamanan, transparansi, dan orientasi pada kepentingan manusia.
Regulasi ketat terhadap AI, kata dia, diperlukan untuk menjamin inovasi tetap bertanggung jawab tanpa mengorbankan keselamatan publik.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun ruang digital yang sehat.
Kolaborasi dengan kampus, industri, dan khususnya lulusan muda sangat penting agar transformasi digital berjalan produktif dan aman.
