Indonesia menghadapi tantangan besar akibat ketergantungan tinggi terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta metrik ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 juta metrik ton.
Artinya, defisit sebesar 7 juta metrik ton dipenuhi melalui impor setiap tahunnya.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menyatakan bahwa solusi terbaik bukan hanya mengandalkan satu program, melainkan kombinasi peningkatan kapasitas produksi domestik dan diversifikasi energi.
Ia menyampaikan hal tersebut kepada Warta Ekonomi pada Rabu, 29 April 2026.
Komaidi menilai pembangunan Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga sebagai solusi paling potensial dan ekonomis.
Indonesia memiliki cadangan gas alam yang melimpah, termasuk penemuan besar di Aceh dan Kalimantan Timur oleh perusahaan energi internasional.
Secara ekonomi, Jargas 30 persen lebih murah dibandingkan LPG.
Penerapan masif Jargas dapat mengurangi beban subsidi negara sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.
Namun, tantangan utama terletak pada distribusi, terutama di kawasan pemukiman padat yang memerlukan pembebasan lahan untuk pemasangan pipa.
Komaidi mengusulkan kebijakan mandatori yang mengharuskan penyediaan Jargas pada setiap pembangunan perumahan dan apartemen baru.
Koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan diperlukan untuk mewujudkan hal ini.
Soal kompor listrik, Komaidi memandangnya sebagai solusi pelengkap, terutama di kota besar dan hunian vertikal.
Meski pasokan listrik dari batubara cukup melimpah dan murah, ada hambatan teknis dan budaya.
Alat masak masyarakat Indonesia belum tentu kompatibel dengan kompor listrik, apalagi untuk masakan yang membutuhkan waktu lama seperti rendang.
Untuk Dimethyl Ether (DME), ia berpendapat bahwa infrastruktur yang dibutuhkan sangat berbeda dari LPG, termasuk tabung, regulator, dan kompornya.
Investasi besar diperlukan jika DME dipaksakan masuk ke rumah tangga, sehingga lebih masuk akal digunakan di sektor industri.
Komaidi juga memperingatkan pemerintah terkait wacana pengalihan LPG dari sektor industri ke rumah tangga.
Langkah ini berpotensi mengganggu UMKM dan industri menengah yang masih bergantung pada LPG portable karena belum terjangkau jaringan gas pipa.
Koordinasi antara Kementerian ESDM, Bappenas, dan Kemenko Perekonomian diperlukan untuk menghitung dampak ekonomi secara komprehensif.
ReforMiner Institute optimistis bahwa dengan strategi peningkatan kapasitas kilang dan ekspansi Jargas, Indonesia dapat secara bertahap mengurangi ketergantungan impor LPG.
Langkah ini diharapkan membawa negara menuju ketahanan energi yang lebih mandiri di masa depan.
