Presiden Amerika Serikat Donald Trump memanfaatkan insiden penyerangan bersenjata dalam acara gala resmi di Washington Hilton pada Senin, 27 April 2026, untuk mendorong percepatan pembangunan proyek ballroom baru di Gedung Putih.
Insiden tersebut terjadi saat seorang pria bersenjata menembakkan senapan ke arah agen United States Secret Service di pos pemeriksaan keamanan sebelum akhirnya dilumpuhkan dan ditangkap.
Agen yang diserang selamat berkat rompi pelindung yang dikenakannya, sementara Trump, Melania Trump, Wakil Presiden JD Vance, dan sejumlah pejabat kabinet dievakuasi secara darurat dari lokasi acara.
Trump menyatakan bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi jika acara digelar di ballroom super aman yang sedang direncanakan di Gedung Putih.
Ia menegaskan bahwa pemerintah dan militer mendesak penyelesaian proyek tersebut demi alasan keamanan nasional, meskipun tidak menyertakan bukti konkret atas klaim tersebut.
Pembangunan ballroom baru sempat mandek karena dugaan kasus korupsi yang melibatkan kontraktor proyek, sehingga memicu kemarahan Trump yang ingin proyek segera dilanjutkan.
Pelaku diketahui melakukan perjalanan dari Los Angeles ke Washington dengan kereta api dan membawa senapan, pistol, serta beberapa pisau yang sebelumnya disimpan di rumah orang tuanya.
Menurut laporan awal, pelaku bekerja di sektor pendidikan swasta dan dikenal sebagai sosok yang tertutup oleh tetangganya.
Ia akan menghadapi dakwaan federal termasuk penyerangan terhadap aparat federal, penggunaan senjata api secara ilegal, dan percobaan pembunuhan.
Penyerangan ini menjadi sorotan karena mencerminkan tren meningkatnya kekerasan politik domestik di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir.
Insiden ini juga menguatkan diskusi tentang perlunya peningkatan sistem keamanan dalam acara-acara kenegaraan yang melibatkan pejabat tinggi.
Tidak ada indikasi kuat bahwa pelaku memiliki kaitan dengan operasi militer AS di Iran, meski spekulasi sempat berkembang sebelum penyelidikan rampung.
Trump sebelumnya telah menyebut dalang serangan sebagai kelompok anti-Kristen, meskipun pernyataan tersebut belum didukung bukti hukum resmi.
