MUI Tetapkan Vape Haram, Produksi dan Perdagangannya Juga Dilarang

EKONOMINESIA.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Ketetapan itu juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan vape.

Fatwa yang diterbitkan Komisi Fatwa MUI tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.

MUI menyebut vape berisiko bagi kesehatan dan lingkungan. Perangkat tersebut juga dikhawatirkan disalahgunakan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” demikian isi surat yang dikutip dari laman resmi MUI di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 9 November 2026.

Vape merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan berisi nikotin, gliserin, dan bahan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup. MUI menyoroti nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan serta berpotensi berdampak buruk pada sistem saraf dan kesehatan tubuh.

Selain menetapkan penggunaan vape sebagai haram, MUI menyatakan penyalahgunaan perangkat itu untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga haram. Ketentuan serupa berlaku bagi kegiatan produksi dan jual beli rokok elektrik.

MUI selanjutnya meminta pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape. Aturan tersebut diharapkan memuat sanksi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan rokok elektrik.

MUI juga meminta pemerintah mempercepat pengendalian peredaran vape. Upaya itu dinilai perlu untuk mengurangi paparan produk di masyarakat sekaligus mencegah penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.