EKONOMINESIA.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mendukung rencana pemerintah meluncurkan program 1 Orang 1 Rekening. Program yang menyasar sekitar 25,16 juta penduduk dewasa ini dinilai dapat memperluas akses perbankan dan mendorong inklusi keuangan.
Melalui program tersebut, warga yang belum mempunyai rekening bank akan memperoleh fasilitas pembukaan rekening gratis. Kebijakan ini juga diharapkan membantu kelompok menengah ke bawah beradaptasi dengan perkembangan layanan keuangan digital.
“Program 1 Orang 1 Rekening ini menjadi dukungan dari Negara untuk memperluas akses perbankan kepada masyarakat. Ini sebuah program yang baik dan sangat bermanfaat, khususnya bagi kelompok warga menengah ke bawah,” kata Charles, dikutip dari laman DPR, Senin, 9 November 2026.
Pemerintah sedang menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2026. Salah satunya adalah program 1 Orang 1 Rekening, yang ditujukan bagi penduduk berusia 17 tahun ke atas dari kelompok desil 1 hingga desil 4 yang belum memiliki rekening bank.
Setiap rekening akan mendapat saldo awal Rp50 ribu. Pemerintah memperkirakan program ini membutuhkan anggaran Rp1,28 triliun. Selain memperluas inklusi keuangan, program tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Charles mengatakan pembukaan rekening secara gratis dapat membantu masyarakat memanfaatkan layanan keuangan digital yang kian berkembang.
“Hari ini kita ketahui, digitalisasi sudah menyentuh semua lini termasuk dalam transaksi keuangan sehari-hari. Program 1 Orang 1 Rekening akan mempermudah akses digitalisasi keuangan masyarakat,” tuturnya.
Menurut Charles, program itu juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transformasi digital dalam penyaluran bansos. Sebagian besar kelompok yang menjadi sasaran program merupakan penerima bantuan sosial.
Kepemilikan rekening diharapkan memungkinkan masyarakat menerima bantuan secara langsung melalui mekanisme penyaluran yang lebih praktis. “Program 1 Orang 1 Rekening juga menjadi pendekatan yang tepat untuk mendukung digitalisasi bansos yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Charles.
Charles meminta pemerintah, otoritas terkait, dan bank yang terlibat memperkuat sosialisasi sebelum program diluncurkan. Menurut dia, masyarakat perlu memahami manfaat dan ketentuan pembukaan rekening.
“Selagi Pemerintah mematangkan program ini, lembaga otoritas dan bank pelaksana perlu memperluas informasi mengenai ketentuan sebelum program diluncurkan,” ungkap Anggota Fraksi Partai NasDem itu.
Ia juga menekankan perlunya keterbukaan bank pelaksana mengenai biaya administrasi, saldo minimum, ketentuan penarikan dan transfer, serta perlakuan terhadap rekening tidak aktif.
“Warga perlu mengetahui berapa saldo yang dapat digunakan dan biaya yang mungkin timbul setelah rekening dibuka. Kepastian tersebut membantu masyarakat memilih cara bertransaksi yang sesuai kebutuhan,” sebut Charles.
Untuk memperluas penyampaian informasi, Charles menyarankan pemerintah melibatkan perangkat desa, RT, dan RW. Ia menilai langkah tersebut penting karena program menyasar warga yang masih memiliki keterbatasan akses dan pemahaman tentang layanan perbankan.
“Karena sasarannya adalah kelompok masyarakat rentan yang biasanya awam terhadap akses perbankan, maka penjelasan melalui perangkat RT/RW bisa lebih memudahkan penyaluran informasi,” jelas legislator dari Dapil Jawa Timur IV tersebut.
Charles turut mendorong adanya pendampingan bagi warga yang kesulitan membuka rekening. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah layanan jemput bola agar calon penerima manfaat lebih mudah mengakses fasilitas tersebut.
“Bisa menggunakan metode jemput bola sehingga sasaran masyarakat yang dituju dalam program ini betul-betul mendapat kemudahan saat pembukaan rekening,” tandasnya.
Oleh Ardian Santo
