Data Calon Penerima BSU 2026 untuk 13,3 Juta Pekerja Masih Diverifikasi

EKONOMINESIA.COM - Pemerintah belum menetapkan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026. Data calon penerima yang ditargetkan mencakup sekitar 13,3 juta pekerja masih menunggu finalisasi dan verifikasi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah juga belum memastikan komposisi kelompok pekerja yang akan menerima bantuan, termasuk kemungkinan pekerja kelas menengah. Proses finalisasi data saat ini masih berlangsung di Kementerian Keuangan.

“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli, dikutip dari Antara, Senin, 9 November 2026.

Setelah proses di Kementerian Keuangan rampung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali memvalidasi dan memverifikasi data calon penerima. Kemnaker juga akan memutakhirkan dan membersihkan data dari BPJS Ketenagakerjaan agar bantuan tepat sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, pekerja atau buruh yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan. Total bantuan sebesar Rp900.000 akan disalurkan sekaligus.

Untuk pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Di daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Upah yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

BSU tidak diberikan kepada pekerja berstatus aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.