Pemerintah Siapkan Insentif PPN Nataru, Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung 100 Persen

EKONOMINESIA.COM - Pemerintah menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Salah satu fasilitasnya adalah PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sejumlah fasilitas perpajakan telah disiapkan. Pemerintah akan menguraikan rincian kebijakan tersebut kepada masyarakat.

“Ada beberapa insentif yang sifatnya PPN yang udah kita mulai lakukan untuk periode liburan Natal dan Tahun Baru. Nanti detailnya kita uraikan, ya,” kata Suahasil kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026, seperti dilansir Antara.

Suahasil menyampaikan hal itu setelah tiba di kompleks Istana Kepresidenan untuk menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Fasilitas PPN Tiket Pesawat Berlaku hingga Januari 2027

Fasilitas PPN untuk transportasi udara domestik tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026. Pemerintah menanggung 100 persen PPN untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Insentif berlaku bagi tiket yang dibeli pada 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027. Adapun periode penerbangannya ditetapkan mulai 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027.

Fasilitas tersebut mencakup PPN atas tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Sementara itu, bagasi dan pemilihan kursi tetap dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini memberikan keringanan pada komponen utama harga tiket pesawat dan menjadi salah satu upaya pemerintah mendukung mobilitas masyarakat menjelang pergantian tahun.

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pajak Baru atas Transfer Digital

Selain insentif Nataru, Suahasil menanggapi perhatian publik terkait perpajakan transaksi digital, termasuk penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (3/11), Suahasil menegaskan tidak ada kebijakan baru yang otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital.

Penjelasan tersebut sejalan dengan keterangan Direktorat Jenderal Pajak mengenai ruang lingkup pemungutan pajak digital. SPP-TDLN merupakan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri yang memenuhi kriteria objek pajak.

Dengan demikian, mekanisme tersebut bukan jenis pajak baru bagi masyarakat dan tidak berarti seluruh transaksi keuangan otomatis dikenakan PPN. Pemerintah juga tengah menyiapkan rincian insentif PPN lainnya untuk mendukung aktivitas masyarakat selama Nataru 2026-2027.